Kebutuhan sumur air bersih di kawasan pedesaan kembali mendapat perhatian lewat kolaborasi nasional yang melibatkan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) dan PT Sucofindo (Persero). Sebanyak 70 fasilitas dibangun di berbagai daerah agar masyarakat desa lebih mudah memenuhi kebutuhan air harian. Bagi pembaca di Malang dan Jawa Timur, langkah ini relevan sebagai gambaran bagaimana kerja sama lembaga desa dan BUMN dapat menopang layanan dasar tanpa menunggu infrastruktur besar.
Salah satu titik yang sudah diresmikan berada di Masjid At Taubah, Desa Toapaya Selatan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Sumur tersebut kini dimanfaatkan warga setempat untuk keperluan sehari-hari. Peresmian ini menjadi penanda bahwa program tidak berhenti pada angka pembangunan, melainkan diarahkan agar langsung terasa di tingkat komunitas.
Kolaborasi Abpednas dan Sucofindo di tingkat desa
Abpednas berperan sebagai mitra yang dekat dengan struktur permusyawaratan desa, sementara Sucofindo menyalurkan kontribusi perusahaan pada pemenuhan kebutuhan dasar. Kombinasi itu mempercepat pengadaan fasilitas di wilayah yang sering kali tertinggal dari pusat pertumbuhan kota. Indra Utama, Ketua Umum Abpednas, menekankan bahwa akses air bersih berkaitan erat dengan kesehatan keluarga, kelancaran aktivitas, dan kenaikan produktivitas warga desa.
Menurutnya, ketika pasokan air layak tersedia, kualitas hidup masyarakat desa berpeluang naik secara bertahap. Argumen itu sejalan dengan praktik di banyak desa yang selama ini mengandalkan sumber musiman atau harus menempuh jarak jauh sekadar untuk mendapatkan air minum dan mandi.
Sorotan peresmian di Kepulauan Riau
Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengapresiasi kehadiran fasilitas di Desa Toapaya Selatan. Ia menyoroti karakter provinsi kepulauan yang memiliki tantangan geografis berbeda dibanding wilayah daratan kontinyu. Dalam keterangan pers yang dirilis Rabu, 26 Agustus 2026, ia menilai air bersih sangat krusial bagi warga di pulau-pulau.
Kepulauan Riau mencatat 275 desa dan 164 kelurahan yang tersebar di banyak pulau. Kondisi itu mempersulit konektivitas sekaligus pemerataan layanan dasar. Program sumur diharapkan memberi manfaat konkret dan membantu menutup kesenjangan akses di komunitas terpencil.
Sejalan Asta Cita dan target air layak
Pihak pemerintah daerah menilai inisiatif ini selaras dengan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya penguatan ketahanan air nasional. Di ranah global, penyediaan air dan sanitasi layak juga menjadi bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan demikian, pembangunan sumur desa tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga mendukung kerangka kebijakan yang lebih luas.
Pendekatan berbasis desa dinilai strategis karena Badan Permusyawaratan Desa memahami peta kebutuhan warga. Kolaborasi dengan BUMN seperti Sucofindo memberi daya dukung teknis dan sumber daya yang sering kali terbatas di anggaran desa semata.
Manfaat kesehatan, ekonomi, dan pelajaran bagi Jatim
Ketersediaan air bersih menekan risiko penyakit yang berkaitan dengan sanitasi buruk, sekaligus memudahkan aktivitas rumah tangga, pertanian skala kecil, dan usaha mikro di desa. Produktivitas warga berpeluang meningkat ketika waktu dan tenaga tidak lagi habis hanya untuk mencari air. Efek berantai itu yang ingin diperluas melalui 70 titik sumur di berbagai daerah.
- Menjaga kesehatan keluarga lewat air layak konsumsi dan kebersihan
- Memperlancar aktivitas harian serta usaha lokal
- Mendorong produktivitas dan perbaikan mutu hidup desa
- Menjadi model kemitraan BPD, asosiasi desa, dan BUMN
Untuk konteks Malang Raya dan Jawa Timur, isu serupa kerap muncul di desa pegunungan atau kawasan yang mengandalkan musim hujan. Tanpa mengklaim keterlibatan langsung program ini di Jatim, pola kemitraan Abpednas–Sucofindo bisa menjadi rujukan diskusi bagi pemerintah desa, BPD, dan pemangku kepentingan lokal yang ingin memperkuat ketahanan air secara bertahap.
Ke depan, keberhasilan 70 sumur akan diukur dari keberlanjutan perawatan, partisipasi warga, dan keterkaitan dengan program sanitasi lain. Transparansi lokasi dan pemantauan kualitas air tetap penting agar manfaat tidak berhenti setelah peresmian. Model kolaborasi semacam ini layak dicermati sebagai salah satu jalan memperluas layanan dasar di desa-desa Indonesia.
Sumber: Sindo News.