Desakan evaluasi Otsus Papua kembali menguat setelah tiga aparatur sipil negara dari Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Peristiwa itu memicu sorotan para pengamat keamanan yang menilai pendekatan negara di wilayah tersebut sudah tidak lagi memadai dengan kompleksitas ancaman terkini.
Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menilai, dari kacamata intelijen, situasi di Papua kini jauh lebih rumit. Jumlah aktor konflik bertambah, kepentingan yang saling bersinggungan semakin banyak, sementara pola kerja pemerintah cenderung stagnan.
Fakta singkat kasus di Jayawijaya
Tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya menjadi korban penembakan yang dikaitkan dengan aksi KKB. Insiden tersebut terjadi di wilayah Papua Pegunungan dan menjadi perhatian nasional karena menimpa petugas sipil yang bertugas di sektor pertanian, bukan personel keamanan.
Kasus ini juga mendorong aparat untuk menelusuri pelaku. Laporan media menyebut upaya pengejaran terhadap orang-orang yang diduga terkait jaringan pelaku penembakan masih berlangsung. Bagi masyarakat di luar Papua, termasuk pembaca di Malang Raya, berita semacam ini mengingatkan bahwa keamanan petugas sipil di daerah rawan konflik masih menjadi isu krusial pembangunan nasional.
Mengapa pendekatan lama dianggap tidak memadai
Susaningtyas, yang akrab disapa Nuning, menekankan bahwa mengharapkan hasil berbeda dengan pendekatan yang sama adalah hal yang tidak realistis. Kondisi spesifik Papua, menurutnya, sudah berubah: multiaktor dan multi kepentingan membuat peta ancaman lebih dinamis dibanding periode sebelumnya.
Ia mendorong pemerintah tidak hanya bereaksi pasca-insiden, tetapi menyusun proyeksi ancaman yang lebih mutakhir. Tanpa pemetaan ulang, kebijakan Otsus berisiko berjalan di jalur yang tidak lagi menyentuh akar persoalan keamanan dan kesejahteraan di lapangan.
Otsus dan proyeksi ancaman yang perlu ditinjau
Otonomi khusus dirancang sebagai instrumen afirmatif bagi Papua. Namun setelah rangkaian kekerasan terhadap ASN, evaluasi menyeluruh dianggap perlu agar dana, program, dan skema pengawasan benar-benar berdampak pada stabilitas dan pelayanan publik.
Proyeksi ancaman yang disarankan mencakup pemetaan aktor baru, pola operasi kelompok bersenjata, serta kerentanan sektor sipil seperti pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Tanpa itu, petugas lapangan tetap berada di garis depan risiko tanpa proteksi kebijakan yang memadai.
- Peninjauan efektivitas Otsus terhadap keamanan warga dan ASN
- Pemetaan aktor konflik dan kepentingan yang berkembang
- Penyesuaian pola kerja pemerintah dengan kondisi lapangan
- Penguatan proteksi bagi pegawai sipil di daerah rawan
Implikasi bagi publik di Jawa Timur dan Malang
Meskipun peristiwa berpusat di Jayawijaya, dampaknya terasa pada wacana nasional tentang integrasi, anggaran daerah, dan keselamatan aparatur. Warga Malang dan Jawa Timur yang mengikuti isu Papua melalui media daerah perlu memahami bahwa stabilitas di wilayah timur berkaitan langsung dengan arah kebijakan pusat, termasuk alokasi Otsus dan strategi keamanan.
Pemerintah diharapkan merespons dengan langkah konkret: evaluasi Otsus yang transparan, proyeksi ancaman berbasis intelijen, serta jaminan perlindungan bagi ASN yang bertugas di wilayah berisiko. Tanpa koreksi arah, tragedi serupa berpotensi terulang dan menggerus kepercayaan publik terhadap penyelesaian damai di Papua.
Ringkasnya, kematian tiga ASN Dinas Pertanian Jayawijaya menjadi alarm keras. Saran pengamat militer untuk mengevaluasi Otsus dan menyusun proyeksi ancaman sepatutnya ditindaklanjuti agar pendekatan negara selaras dengan realitas multiaktor yang kini berkembang di Papua Pegunungan.
Sumber: Sindo News.