Model hilirisasi desa Lampung menjadi sorotan pembaca di Malang dan Jawa Timur yang mengikuti isu ketahanan pangan daerah. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan penguatan riset serta inovasi sains terapan agar komoditas lokal diolah lebih jauh di tingkat desa, bukan sekadar dijual mentah. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Seminar Nasional IPTEK Terapan (SIPTEKTERA) di Gedung Serba Guna Politeknik Negeri Lampung, Sabtu, 29 Agustus 2026.
Seminar bertema sinergi inovasi sains terapan dan transformasi digital untuk akselerasi SDGs itu dinilai sejalan dengan arah pembangunan provinsi. Menurut Mirza, tantangan utama bukan hanya menghasilkan temuan baru, melainkan memastikan pengetahuan itu menjadi jawaban atas persoalan nyata warga.
Potensi pangan besar masih rentan harga komoditas
Lampung memiliki daratan sekitar 3,3 juta hektare dengan penduduk sekitar 9,6 juta jiwa. Basis ekonominya kuat di pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Provinsi ini tercatat sebagai salah satu sentra pangan nasional dengan produksi padi sekitar 3,5 juta ton per tahun, ditambah jagung, singkong, nanas, pisang, kopi, lada, tebu, kakao, kelapa sawit, karet, serta hasil ternak dan perikanan.
Gubernur menyebut kekayaan daerah itu berakar pada pangan, dengan sekitar 1,7 juta petani. Ketika harga komoditas bagus, kesejahteraan petani ikut terangkat. Sebaliknya, jika harga turun, ketergantungan pada fluktuasi pasar langsung terasa. Pertumbuhan ekonomi yang belakangan positif, sebagian karena harga sejumlah komoditas membaik, dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing, bukan sekadar menunggu kenaikan harga lagi.
Hilirisasi inklusif, bukan hanya industri besar
Sebagian besar hasil pertanian masih keluar daerah dalam bentuk bahan mentah. Kopi, misalnya, banyak diekspor sebagai green bean. Nilai tambah dan kesempatan kerja lokal belum optimal. Karena itu, Pemprov Lampung mendorong hilirisasi yang menyesuaikan struktur sumber daya setempat dan menjangkau desa secara inklusif agar mampu menyerap tenaga kerja.
Industri skala besar dinilai terbatas dalam penyerapan tenaga kerja karena otomasi. Sementara itu, setiap tahun lulusan SMA, SMK, perguruan tinggi, dan pendidikan vokasi membutuhkan pekerjaan. Ekonomi berbasis desa dipandang sebagai jalan untuk menambah nilai komoditas sekaligus membuka lapangan kerja di akar rumput.
Dryer, pakan, dan kedaulatan pangan dari desa
Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan fasilitas pengering atau dryer di desa. Setelah panen dikeringkan, desa dapat dilengkapi pencetak pakan sehingga hasil jagung atau komoditas lain diolah menjadi pakan ternak, lalu mendorong peternakan ayam dan produk turunan lain. Desa yang menghasilkan padi diharapkan mampu menyuplai beras untuk warganya sendiri, bukan hanya menyetor gabah.
Konsep itu disebut sebagai kedaulatan pangan dari bawah: desa beralih dari pemasok bahan baku menjadi pusat produksi dan pengolahan. Teknologi, tegas Mirza, tidak boleh dipaksakan, melainkan disesuaikan dengan ekosistem usaha, karakter komoditas, dan kebutuhan pengguna agar nilai tambah sampai ke level paling bawah.
Politeknik, beasiswa, dan SDM penggerak hilirisasi
Politeknik Negeri Lampung serta perguruan tinggi lain diharapkan berada di garis depan penyediaan teknologi terapan: dryer, mesin pakan, mixer, mekanisasi pertanian, dan perangkat efisiensi pengolahan desa. Sumber daya alam, skema pembiayaan perbankan, dan pasar sudah tersedia; yang masih perlu diperkuat adalah SDM yang cakap mengelola teknologi dan usaha.
Dukungan beasiswa diarahkan agar penerima kembali berkontribusi di desa setelah lulus. Generasi muda diminta tidak hanya berorientasi mencari kerja, tetapi menjadi motor hilirisasi dengan memanfaatkan potensi lokal. Sinergi pemerintah, kampus, dunia usaha, perbankan, dan masyarakat diharapkan membentuk ekosistem ekonomi baru dari desa—memperluas kerja, menaikkan pendapatan, menekan kemiskinan, dan memperkuat daya saing daerah. Pola serupa relevan dicermati daerah pertanian lain, termasuk kawasan Malang Raya yang juga mengandalkan hilirisasi hasil tani untuk nilai tambah warga.
Sumber: Tempo.