Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah meninjau ulang sejumlah target RAPBN 2027. Menurutnya, indikator yang tertulis di Nota Keuangan sudah terlalu longgar dibanding capaian terkini dan skala belanja negara. Evaluasi itu dinilai penting agar anggaran publik benar-benar mendorong pertumbuhan, pemerataan, dan keadilan ekonomi hingga ke daerah, termasuk Jawa Timur dan Malang Raya.
Said menekankan setiap program dalam APBN harus punya tujuan jelas serta dampak yang bisa diukur. Tanpa kejelasan tersebut, belanja besar berisiko tidak memberi arti proporsional bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan yang diterima Kamis, 27 Agustus 2026.
Belanja Triliunan Memerlukan Target Lebih Ambisius
Belanja negara dalam rancangan 2027 digambarkan mencapai Rp4.097,2 triliun. Angka sebesar itu, kata Said, menuntut target yang sepadan. Ia menilai ambisi fiskal tidak boleh berhenti pada alokasi, melainkan harus tercermin pada indikator makro yang lebih menantang.
Pertumbuhan ekonomi 2027 ditetapkan 6 persen. Kisaran sebelumnya dalam KEM PPKF berada di 5,8–6,5 persen. Said membuka ruang diskusi agar angka 6 persen dipertimbangkan untuk dinaikkan sedikit, sepanjang realistis dan didukung kebijakan yang konsisten.
Pemerataan, Pengangguran, dan Tenaga Kerja Formal
Rasio gini saat ini tercatat 0,368. Target RAPBN 2027 berada di rentang 0,362–0,367. Banggar mendorong batas atas dikoreksi lebih rendah agar sinyal perbaikan pemerataan lebih tegas. Hal serupa berlaku pada pengangguran: data BPS menunjukkan 4,68 persen, sementara target 2027 di 4,30–4,87 persen. Batas atas rentang itu dinilai perlu dipikirkan ulang.
Proporsi tenaga kerja formal per Mei 2026 disebut sudah 40,7 persen. Target RAPBN 2027 hanya 40,8 persen. Selisih yang sangat tipis itu dianggap kurang mencerminkan semangat perluasan kerja layak. Said berharap target formalisasi tenaga kerja dibuat lebih tinggi.
- Pertumbuhan: tinjau kemungkinan di atas 6 persen
- Rasio gini: turunkan batas atas target
- Pengangguran: evaluasi batas atas 4,87 persen
- Kerja formal: naikkan ambisi di atas 40,8 persen
Asumsi Rupiah, Data DTSEN, dan Penerimaan Negara
Asumsi kurs Rp17.500 per dolar AS masih dipandang realistis. Namun Banggar menuntut narasi arah kebijakan moneter yang jelas di tengah ketidakpastian global, termasuk dinamika yuan dan kuatnya dolar. Pemerintah perlu memastikan prioritas: mendorong ekspor komoditas atau menekan inflasi pangan dan energi yang masih bergantung impor, agar Bank Indonesia dapat menjalankan bauran kebijakan secara teknis.
Di ranah data, Said mengingatkan risiko kekeliruan desil kesejahteraan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Warga rentan bisa terdorong ke desil lebih tinggi sehingga kehilangan bantuan, sementara kelompok lebih mampu tercatat lebih rendah. Ia meminta BPS memvalidasi ulang DTSEN agar program APBN tepat sasaran dan tidak menghapus kesempatan orang miskin memperoleh keadilan ekonomi.
Target PNBP 2027 sebesar Rp517,4 triliun justru di bawah outlook 2026 sekitar Rp575 triliun. Meski harga komoditas diperkirakan lebih lemah, perbaikan tata kelola sumber daya alam dinilai mampu menahan penerimaan. Di sisi pajak, kenaikan PPh Rp64,8 triliun dan PPN Rp132,8 triliun diharapkan bersifat alamiah dari pertumbuhan, bukan dari instrumen pajak baru yang membebani rakyat.
Disiplin Defisit Menuju APBN Lebih Sehat
Defisit 2026 diperkirakan 2,85 persen, lebih tinggi dari 2,81 persen tahun sebelumnya dan di atas level di bawah 2,4 persen pada beberapa periode lampau. Banggar mendorong defisit 2027 dijaga di 2,4 persen sebagai langkah bertahap menuju APBN berimbang. Pengendalian itu juga dikaitkan dengan upaya memperbaiki debt service ratio yang sudah tinggi.
Bagi pembaca di Malang dan sekitarnya, pengetatan target nasional ini relevan karena kualitas belanja dan ketepatan data sosial memengaruhi transfer ke daerah, efektivitas bantuan, serta ruang fiskal pembangunan lokal. Disiplin makro yang lebih ketat diharapkan berujung pada program yang terukur di tingkat kabupaten/kota.
Said menegaskan peta jalan menuju APBN berimbang membutuhkan transisi jangka menengah dan disiplin fiskal. Dengan belanja yang besar, pemerintah diminta memberi arti nyata lewat target yang lebih ketat, data yang andal, serta penerimaan yang sehat tanpa membebani masyarakat.
Sumber: Liputan6.