Hasil survei nasional terbaru menempatkan isu keterwakilan parpol kembali di pusat perhatian. Lembaga Survei Poltracking Indonesia mencatat mayoritas responden merasa aspirasinya tidak tersalurkan lewat partai politik, temuan yang relevan dipantau publik di berbagai daerah, termasuk Malang Raya, karena menyangkut kualitas saluran demokrasi formal.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, memaparkan temuan itu dalam konferensi pers daring pada Senin, 31 Agustus 2026. Ia menekankan bahwa angka keterwakilan yang rendah menjadi sinyal serius bagi fungsi representasi partai.
Angka keterwakilan yang jauh dari mayoritas
Menurut Hanta, 47,2 persen publik menyatakan tidak merasa terwakili oleh partai politik. Sebaliknya, hanya 29,9 persen responden yang mengaku merasa terwakili melalui parpol.
Angka tersebut, kata dia, menggarisbawahi perlunya partai memperkuat peran sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Tanpa perbaikan, jarak antara warga dan institusi politik formal berisiko semakin melebar.
Risiko sumbatan aspirasi di saluran formal
Hanta mengingatkan bahwa partai politik seharusnya menjadi instrumen utama penyaluran aspirasi lewat jalur demokrasi formal. Ketika saluran itu tersumbat, aspirasi publik berpotensi bergeser ke ranah ekstra-parlementer.
Pergeseran semacam itu, menurut penjelasannya, dapat berdampak pada stabilitas atau bahkan instabilitas politik. Karena itu, penguatan fungsi representasi parpol dipandang bukan sekadar isu internal partai, melainkan kepentingan bersama menjaga ketertiban demokratis.
Publik menginginkan adanya kekuatan oposisi
Selain persoalan keterwakilan, survei yang sama menyoroti pentingnya kehadiran parpol di luar pemerintahan. Sebanyak 58,5 persen responden menilai keberadaan oposisi penting bagi tata kelola politik.
Hanya sekitar 12,8 persen yang merasa oposisi tidak penting. Temuan ini menunjukkan sebagian besar masyarakat masih memandang checks and balances sebagai bagian dari stabilitas politik yang diinginkan.
Metode survei dan catatan untuk pemilih daerah
Survei nasional Poltracking Indonesia digelar pada 14–20 Agustus 2026 dengan 1.220 responden. Margin of error tercatat sebesar +/-2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan pengumpulan data melalui wawancara tatap muka.
Bagi pembaca di Malang dan Jawa Timur, data nasional ini dapat menjadi bahan refleksi saat menilai kinerja kader dan fraksi partai di tingkat lokal maupun nasional. Tanpa mengklaim angka khusus Kota Malang, temuan Poltracking tetap relevan sebagai cermin: sejauh mana saluran formal benar-benar menjembatani keluhan warga, pelaku UMKM, mahasiswa, dan kelompok rentan.
Pada akhirnya, rendahnya rasa keterwakilan menuntut respons konkret dari parpol—mulai dari komunikasi kebijakan yang lebih terbuka hingga penyaluran aspirasi yang terukur—agar kepercayaan publik tidak terus tergerus. Oposisi yang sehat dan representasi yang lebih kuat dinilai publik sebagai dua sisi yang saling menopang.
Sumber: Liputan6.