Hasil rilis survei nasional Poltracking Indonesia pada akhir Agustus 2026 menempatkan isu kepuasan Prabowo-Gibran kembali di radar publik. Tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat 55,1 persen, sementara tingkat kepercayaan masih lebih tinggi di angka 63,2 persen. Selisih itu menegaskan bahwa modal kepercayaan belum sepenuhnya berubah menjadi penilaian positif atas kinerja.
Temuan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda dalam rilis bertajuk Membaca Tren Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran, Senin, 31 Agustus 2026. Bagi pembaca di Malang dan Jawa Timur, data nasional ini relevan karena kebijakan pusat—dari harga kebutuhan pokok hingga program prioritas—langsung terasa di tingkat rumah tangga dan dunia usaha daerah.
Kepercayaan masih ada, kepuasan justru menahan laju
Angka kepercayaan 63,2 persen menunjukkan pemerintah belum kehilangan ruang dukungan. Namun kepuasan di 55,1 persen menandakan publik menilai hasil kerja lebih ketat daripada sekadar memberi mandat. Celah antara dua indikator ini biasanya muncul ketika ekspektasi tinggi bertemu dengan kelambatan dampak di lapangan, terutama pada isu yang menyentuh biaya hidup dan kepastian hukum.
Hanta Yuda menekankan bahwa temuan survei sebaiknya dibaca sebagai bahan evaluasi konstruktif, bukan sekadar angka polemik. Pemerintah diminta membenahi sektor-sektor yang paling memengaruhi persepsi kinerja sehari-hari agar kepercayaan yang tersisa dapat dikonversi menjadi kepuasan yang lebih stabil.
Lima bidang yang disebut perlu jadi perhatian
Poltracking menyoroti sedikitnya lima ranah yang menekan tren kepuasan. Pertama, kondisi ekonomi yang paling mudah dinilai warga lewat harga, kesempatan kerja, dan daya beli. Kedua, pelaksanaan program prioritas yang dijanjikan sejak awal periode. Ketiga, efektivitas kinerja kabinet, termasuk soal koordinasi dan fokus kerja lintas kementerian.
Keempat adalah penegakan hukum yang konsisten dan dirasakan adil. Kelima, stabilitas politik yang memengaruhi kepastian kebijakan. Kelima isu itu saling terkait: gangguan di satu bidang sering merembet ke persepsi di bidang lain, sehingga perbaikan parsial jarang cukup untuk mengangkat kepuasan secara menyeluruh.
- Ekonomi dan daya beli masyarakat
- Pelaksanaan program prioritas pemerintah
- Efektivitas dan fokus kinerja kabinet
- Penegakan hukum yang dirasakan publik
- Stabilitas politik dan kepastian arah kebijakan
Sinyal evaluasi untuk kabinet dan koalisi
Dalam konteks kinerja kabinet, perdebatan soal ukuran dan efisiensi struktur pemerintahan kerap muncul di ruang publik. Survei Poltracking tidak merinci solusi teknis, tetapi menegaskan bahwa efektivitas kabinet menjadi salah satu variabel yang ikut membentuk kepuasan. Artinya, publik menilai hasil, bukan hanya komposisi pejabat.
Penegakan hukum dan stabilitas politik juga disebut sebagai penopang persepsi. Ketika kepastian hukum goyah atau tensi politik meningkat, penilaian terhadap capaian ekonomi dan program prioritas cenderung ikut tergerus. Sebaliknya, perbaikan tata kelola di dua ranah itu bisa memperkuat kredibilitas kebijakan di mata pemilih.
Apa artinya bagi warga Malang dan daerah lain
Meski survei berskala nasional dan digelar di Jakarta sebagai titik rilis, dampak kebijakannya bersifat merata. Warga Malang Raya yang bergantung pada sektor pendidikan, pariwisata, UMKM, dan jasa akan mengukur pemerintahan dari hal konkret: stabilitas harga, kelancaran program pusat di daerah, serta kepastian berusaha. Angka kepuasan nasional menjadi cermin awal sebelum indikator lokal terasa di pasar dan layanan publik.
Pemerintah masih memiliki modal kepercayaan 63,2 persen. Peluang memperbaiki kepuasan terbuka jika lima bidang sorotan ditangani secara terukur dan komunikasinya jernih. Bagi publik, data Poltracking berfungsi sebagai pengingat bahwa dukungan politik perlu diimbangi bukti kinerja yang bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Secara keseluruhan, tren Agustus 2026 menempatkan pemerintahan Prabowo-Gibran pada fase evaluasi. Selisih antara kepercayaan dan kepuasan menjadi pekerjaan rumah bersama kabinet, koalisi, dan aparat di daerah—termasuk dalam menerjemahkan program nasional agar berdampak nyata di kota seperti Malang.
Sumber: Sindo News.