Keputusan terbaru Mahkamah Konstitusi terkait bencana nasional MK menjadi perhatian banyak daerah, termasuk Jawa Timur dan kawasan Malang Raya yang kerap menghadapi risiko alam. Pada Jumat, 28 Agustus 2026, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Intinya, penetapan status bencana nasional tidak lagi menuntut terpenuhinya seluruh indikator sekaligus.
Perkara yang diputus berregister Nomor 261/PUU-XXIII/2025. Majelis menyatakan Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana inkonstitusional secara bersyarat. Artinya, norma itu tetap berlaku hanya jika dimaknai sesuai batasan yang digariskan putusan.
Latar gugatan dan pokok perubahan aturan
Sebelum putusan ini, rujukan penetapan status dan tingkat bencana mengacu pada lima indikator yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2). Kelima ukuran itu meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah terdampak, serta dampak sosial ekonomi.
MK menilai pemaknaan yang mengunci keharusan memenuhi semua indikator secara kaku berpotensi menghambat respons negara. Karena itu, frasa ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan ulang sebagaimana amar putusan.
Minimal tiga indikator, korban jadi acuan utama
Ketua MK Suhartoyo menegaskan penetapan status dan tingkat bencana nasional kini didasarkan pada pemenuhan sekurang-kurangnya tiga indikator. Di antara indikator yang ada, jumlah korban ditempatkan sebagai indikator utama yang wajib terpenuhi.
Dengan formula itu, pemerintah tetap harus menilai secara objektif kerugian material, kerusakan infrastruktur, luas wilayah, dan dampak sosial ekonomi. Namun pintu penetapan status nasional dapat dibuka lebih cepat ketika setidaknya tiga ukuran telah terpenuhi dan data korban menjadi titik tolak utama.
- Jumlah korban (indikator utama yang harus dipenuhi)
- Kerugian harta benda
- Kerusakan prasarana dan sarana
- Cakupan luas wilayah terkena bencana
- Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan
Implikasi bagi daerah rawan, termasuk Jatim
Bagi daerah-daerah rawan di Jawa Timur, fleksibilitas ini relevan untuk koordinasi pusat–daerah saat skala kejadian membesar. Status nasional biasanya berimbas pada dukungan logistik, anggaran, dan pengerahan sumber daya lintas kementerian. Karena itu, kejelasan indikator membantu pemerintah daerah menyusun laporan dampak yang lebih terukur sejak fase tanggap darurat.
Publik di kawasan Malang dan sekitarnya dapat memaknai putusan ini sebagai penguatan kepastian hukum, bukan pelonggaran sembarangan. Verifikasi data korban, dokumentasi kerusakan, dan analisis dampak sosial ekonomi tetap menjadi fondasi agar penetapan status tidak bersifat politis semata.
Apa yang perlu dicermati setelah putusan
Putusan MK mengikat secara nasional dan menjadi pedoman bagi pejabat yang berwenang menetapkan status bencana. Langkah berikutnya ada pada harmonisasi teknis di tingkat eksekutif, termasuk pedoman penilaian indikator agar penerapan di lapangan seragam.
Masyarakat dan pemangku kepentingan penanggulangan bencana tetap diimbau mengikuti informasi resmi, memperkuat mitigasi setempat, serta memastikan data terdampak terekam akurat. Ketepatan data justru makin krusial karena jumlah korban kini secara eksplisit menjadi syarat utama dalam skema minimal tiga indikator.
Secara keseluruhan, arah putusan menekankan keseimbangan antara kehati-hatian hukum dan kecepatan perlindungan warga. Dengan ambang minimal tiga indikator plus penekanan pada korban, negara diharapkan lebih responsif tanpa mengabaikan objektivitas penilaian dampak.
Sumber: Sindo News.