Peta inovasi riset Indonesia kini memperlihatkan dua wajah sekaligus. Di satu sisi, peringkat global bergerak naik dan ekosistem digital tumbuh. Di sisi lain, fondasi ilmiah—dari belanja riset hingga jumlah peneliti—masih jauh dari negara yang menjadikan teknologi sebagai mesin utama pembangunan. Bagi pembaca di Malang dan Jawa Timur, isu ini dekat dengan kehidupan kampus, laboratorium, dan calon talenta yang setiap tahun lulus dari perguruan tinggi setempat.
Pertanyaannya bukan lagi apakah negeri ini sama sekali tertinggal. Yang lebih relevan: seberapa kuat kapasitas menciptakan dan menguasai teknologi, bukan sekadar memakai produk jadi dari luar.
Peringkat Global Naik, Namun Belum Setara Pemimpin Inovasi
Dalam Global Innovation Index (GII) 2025, Indonesia menempati peringkat ke-55 dari 139 ekonomi. Lompatan ini terasa jika dilacak ke belakang: pada 2020 posisi masih di urutan ke-85. Di kawasan ASEAN, Indonesia ada di urutan keenam, di belakang Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina.
World Intellectual Property Organization (WIPO) menilai kinerja inovasi Indonesia berada di atas ekspektasi bila diukur dari tingkat pendapatan ekonominya. Itu sinyal positif. Namun peringkat agregat belum otomatis berarti ekosistem riset sudah matang. Kelemahan masih tercatat pada human capital and research (peringkat 92), business sophistication (83), serta infrastructure (71).
Indikator input inovasi berada di peringkat 60, sementara output di 59. Selisih tipis itu mengisyaratkan kemampuan menghasilkan keluaran relatif lumayan, meski kapasitas masukan masih terbatas. Klaster inovasi Indonesia juga belum masuk daftar top innovation clusters dunia pada GII 2025—pekerjaan rumah yang tidak bisa diabaikan.
Belanja R&D dan Kepadatan Peneliti Masih Tipis
Kekuatan riset suatu negara kerap dibaca dari porsi research and development (R&D) terhadap produk domestik bruto. Data World Bank yang merujuk UNESCO Institute for Statistics menempatkan belanja R&D Indonesia di kisaran 0,2–0,3 persen PDB pada tahun-tahun yang tersedia: 0,25 persen (2017), 0,24 persen (2018), 0,23 persen (2019), 0,27 persen (2020), dan 0,28 persen (2021).
Kepadatan peneliti menambah gambaran yang serupa. Pada 2020, Indonesia sekitar 395 peneliti per satu juta penduduk. Bandingkan dengan Korea Selatan sekitar 8.620, Jepang sekitar 5.450, dan Singapura sekitar 7.503 pada tahun yang sama. Tanpa massa kritis ilmuwan dan insinyur, bidang seperti kecerdasan buatan, semikonduktor, bioteknologi, atau teknologi kesehatan sulit tumbuh dari dalam negeri.
BRIN, melalui Indikator Iptek, Riset, dan Inovasi Indonesia 2025, menekankan belanja riset, sumber daya manusia iptek, kinerja riset, serta kontribusi iptek ke perekonomian sebagai tolok ukur ekosistem nasional. Intinya jelas: persoalan bukan hanya “kurang teknologi”, melainkan fondasi ilmiah yang belum memadai agar Indonesia tidak berhenti sebagai pengguna.
Inovasi Digital Tumbuh, Penguasaan Teknologi Strategis Belum Dominan
Menyebut Indonesia sepenuhnya stagnan juga tidak tepat. Ekosistem startup, fintech, pembayaran digital, pemanfaatan kecerdasan buatan, minat pada kendaraan listrik, serta aktivitas riset di kampus menunjukkan geliat nyata. Perusahaan teknologi dan ekonomi berbasis internet telah menjadi bagian lanskap nasional.
Namun inovasi tidak berhenti pada aplikasi atau adopsi perangkat yang sudah jadi. Ukuran yang lebih ketat adalah seberapa banyak teknologi strategis benar-benar dirancang, dikuasai, dan dilokalkan. Negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, China, dan Singapura membangun jembatan rapat antara universitas, lembaga riset, pemerintah, dan industri sehingga temuan tidak mandek di jurnal.
Pola itu relevan untuk kawasan pendidikan seperti Malang Raya: riset tugas akhir dan publikasi kampus idealnya semakin terhubung ke kebutuhan industri, kesehatan, energi, pangan, lingkungan, dan sektor produktif lainnya—tanpa mengubah jati diri akademik menjadi sekadar vendor jangka pendek.
Empat Prioritas Perbaikan yang Saling Mengunci
Menaikkan anggaran riset saja tidak cukup jika kualitas manusia, fasilitas, dan arah kebijakan tidak sejalan. Pertama, sumber daya manusia iptek harus diperkuat: jumlah peneliti dinaikkan seraya jaminan laboratorium, peralatan, data, pendanaan, jejaring internasional, dan ruang riset jangka panjang. UNESCO menempatkan investasi R&D dan jumlah peneliti dalam indikator SDG 9.5 karena kapasitas riset adalah fondasi kemampuan teknologi.
Kedua, jarak kampus–industri perlu dipersempit. Banyak hasil akademik berpotensi masuk pasar, tetapi gagal menyeberang karena beda agenda dan kurangnya kolaborasi sejak perumusan masalah. Ketiga, pendanaan R&D harus berorientasi jangka panjang; sejumlah teknologi butuh bertahun-tahun sebelum siap dikomersialkan, sehingga kebijakan tidak boleh bergantung pada program musiman.
- Fokus pada bidang strategis terpilih: semikonduktor, AI, bioteknologi, energi terbarukan, teknologi kesehatan, robotika, material maju, dan teknologi pertahanan.
- Bangun ekosistem prioritas secara konsisten alih-alih menyebar terlalu tipis ke semua sektor sekaligus.
- Pastikan hilirisasi riset menjadi bagian evaluasi, bukan pelengkap laporan.
Keempat, keberanian memilih prioritas nasional akan menentukan apakah lompatan peringkat GII berlanjut menjadi penguasaan teknologi, atau berhenti sebagai angka yang membaik di atas kertas.
Membaca Arah untuk Pembaca Daerah
Bagi masyarakat Malang dan Jawa Timur—wilayah dengan konsentrasi perguruan tinggi dan generasi muda terdidik—diskusi ini menyentuh peluang kerja riset, magang industri, dan mutu laboratorium. Kemajuan peringkat ke-55 pada GII 2025 layak dicatat sebagai bukti kapasitas inovasi yang tumbuh. Sekaligus, data belanja R&D di bawah 0,3 persen PDB dan kepadatan peneliti yang masih rendah mengingatkan bahwa jarak ke pemimpin teknologi global belum tertutup.
Kesimpulannya berimbang: Indonesia tidak lagi berada di titik nol, tetapi belum bisa diklaim sebagai negara maju dalam riset dan penguasaan teknologi strategis. Memperbaiki human capital, infrastruktur riset, tautan kampus–industri, serta pendanaan yang stabil adalah jalan yang masuk akal agar angka peringkat benar-benar berbuah kedaulatan teknologi.
Sumber: Republika.