Isu klaim Tepi Barat kembali memanas setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan wilayah itu sebagai bagian dari tanah Israel. Pernyataan itu disampaikan di Yerusalem dan langsung diikuti langkah perluasan permukiman yang memicu kecaman negara Arab serta mitra Barat. Bagi pembaca di Malang dan Jawa Timur, perkembangan ini relevan karena solidaritas terhadap Palestina selama ini cukup kuat di kalangan masyarakat.
Netanyahu berbicara dalam acara Dewan Regional Binyamin, lembaga yang menaungi puluhan permukiman Yahudi di Tepi Barat. Ia menekankan bahwa pintu imigrasi Yahudi atau aliyah akan dibuka lebar, sementara pembangunan unit hunian terus digencarkan di luar garis perbatasan 1967.
Dorongan imigrasi Yahudi dalam skala besar
Di hadapan audiens di Yerusalem, Netanyahu menyatakan bahwa banyak orang Yahudi di berbagai negara kini memandang Tepi Barat sebagai tanah mereka. Ia menyambut kedatangan mereka dan menyebut pemerintah sedang menyiapkan jalur bagi gelombang aliyah besar-besaran.
Namun prediksi itu masih dipertanyakan. Sejak serangan Hamas 2023 dan perang Gaza yang menyusul, arus warga Israel yang meninggalkan negeri itu justru meningkat. Laporan majalah 972 menyebut lebih dari 150.000 orang keluar pada periode 2024–2025. Kontras antara ajakan masuk dan data emigrasi menjadi sorotan pengamat.
Klaim historis dan legalisasi permukiman
Netanyahu membanggakan capaian pemerintahannya yang disebut telah mendirikan serta melegalkan 104 permukiman dan 160 pertanian. Ia menggambarkan proses penguasaan tanah sebagai perjalanan panjang yang penuh penderitaan, perdebatan, sekaligus keteguhan visi bahwa wilayah itu milik Israel dan tidak akan dilepaskan.
Pola yang sering muncul di lapangan dimulai dari pos terdepan di tanah Palestina, lalu mendapat pengesahan surut dari pemerintah. Seluruh permukiman di luar batas 1967 dinilai ilegal oleh PBB. Pemindahan penduduk sipil ke wilayah pendudukan juga dipandang Mahkamah Pidana Internasional sebagai pelanggaran Konvensi Jenewa.
Proyek E1 dan tender ribuan unit rumah
Pekan sebelum pidato tersebut, Israel membuka tender pembangunan lebih dari 1.200 unit rumah di kawasan E1, sebelah timur Yerusalem. Proyek bernama kode perencanaan itu dirancang menampung lebih dari 3.400 unit dan sudah mendapat lampu hijau kabinet Netanyahu pada tahun sebelumnya.
Perluasan di koridor timur Yerusalem dianggap krusial karena dapat memutus kontiguitas wilayah Palestina. Langkah ini mempertegas arah kebijakan permukiman yang tidak lagi bersifat sporadis, melainkan terencana dalam skala besar.
- 104 permukiman dan 160 pertanian diklaim telah dilegalkan pemerintah
- Tender awal E1 mencakup lebih dari 1.200 unit rumah
- Target keseluruhan E1 melampaui 3.400 unit hunian
- 47 permukiman berada di bawah koordinasi Dewan Regional Binyamin
Reaksi internasional dan pantauan publik Malang
Kebijakan tersebut mengundang kritik keras dari negara tetangga Arab maupun sejumlah mitra Barat yang selama ini menekan Israel agar menahan ekspansi di wilayah pendudukan. Status ilegal permukiman menurut hukum internasional menjadi dasar utama kecaman.
Di Malang, isu Palestina dan Tepi Barat rutin menjadi bahan diskusi di kampus, forum keagamaan, serta komunitas peduli kemanusiaan. Tanpa mengubah fakta di lapangan, berita dari Yerusalem ini tetap menjadi rujukan warga yang ingin memahami arah kebijakan Israel terkini.
Ke depan, perhatian global diperkirakan tetap tertuju pada laju pembangunan permukiman, realisasi aliyah, serta respons lembaga internasional. Ketegangan di Tepi Barat berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan yang sudah rapuh akibat konflik Gaza.
Ringkasnya, pidato Netanyahu menggabungkan narasi kepemilikan historis, legalisasi permukiman, proyek hunian E1, dan undangan imigrasi Yahudi. Kombinasi itu menempatkan klaim atas Tepi Barat pada posisi yang semakin tegas, sekalipun menentang konsensus hukum internasional yang berlaku selama ini.
Sumber: Sindo News.